WARTAMUSLIM.COM – Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Kerja sangat berbahaya. Untuk itu, dia meminta pembahasan RUU itu tidak di lanjutkan.

“RUU Omnibus Law berbahaya, jika dipaksakan berbahaya. Saya minta Pemerintah dan teman-teman di DPR menunda pembahasannya dulu dalam kondisi seperti saat ini,” kata Mardani di Jakarta, Kamis (21/05/2020).

Anggota Komisi II DPR itu minta sebaiknya fokus dan konsentrasi Pemerintah dan legislatif ditujukan untuk fokus menangani pandemi Covid-19 yang kondisinya masih belum jelas kondisinya.

“Kita dalam kondisi perang dengan musuh yang berukuran mikro yang hingga saat ini masih terus trennya naik. Lebih baik fokus dulu kesana dan mengurus dampak krisis multidimesinya,” ujar Mardani.

Mardani juga menganggap saat ini konten dari RUU Omnibus Law masih perlu dimatangkan lagi agar menghasilkan kebijakan yang lebih ramah investasi tapi tetap eco-friendly tanpa merugikan buruh di Indonesia. “Belum siap, harus dikaji panjang dulu,” tandas Mardani.

Oleh karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa fraksinya akan jadi oposisi kritis konstruktif dalam membahas draft RUU Omnibus Law ini. “PKS akan kritis dan menolak aturan yang akan menyengsarakan rakyat dan lebih pro ke oligarki dan pemilik modal serta tidak eco-friendly,” pungkasnya.

Pemerintah sebelumnya telah mengusulkan sejumlah Omnibuslaw kepada DPR. Diantaranya, Omnibuslaw Perpajakan, yang akan menyelaraskan Tujuh Undang-undang dan 28 Pasal; Omnibus Law Ibu Kota Negara, akan menyelaraskan 43 regulasi, terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri. 

Selain itu Omnibus Law Cipta (Lapangan) Kerja, akan meyelaraskan Tujuh Puluh Sembilan Undang-undang dan 1.244 pasal.

Tinggalkan Balasan