WARTAMUSLIM.COM – Setelah masyarakat dihebohkan dengan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang penuh kontroversi, pemerintah hari ini menyerahkan Rancangan Undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) kepada DPR. Ketua DPR RI menyebut isi RUU BPIP berbeda dengan RUU HIP.

Ketua DPR Puan Maharani bersama pimpinan DPR lainnya yaitu Aziz Syamsudin, Sufmi Dasco Ahmad, Muhaimin Iskandar, dan Rachmad Gobel menerima hari ini menerima perwakilan pemerintah. Sejumlah menteri kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang mendatangi Gedung DPR RI antara lain Menkopolhukam Machfud MD, Menkumham YasonnaLaoly, Mendagri Tito Karnavian, Menhan Prabowo Subianto, Menpan RB Tjahjo Kumolo.

Kedatangan para menteri perwakilan pemerintah itu dalam rangka menyerahkan RUU BPIP. “Menyerahkan konsep RUU BPIP sebagai masukan bagi DPR,” kata Puan Maharani saat konferensi pers di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (16/07/2020).

Puan menyebut draf RUU BPIP yang diberikan Pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Salah satu perbedaan terletak pada jumlah bab dan pasal didalamnya, yaitu 7 bab dan 17 pasal. Sementara, sebelumnya draf RUU HIP memuat 10 bab dan 60 pasal.

RUU BPIP, lanjut Puan, memuat ketentuan tentang tugas fungsi dan wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurut, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu, sudah tidak ada lagi pasal-pasal kontroversial di RUU BPIP, seperti pasal tentang penafsiran terhadap Pancasila.

Terkait RUU BPIP tersebut, Puan mengatakan pihaknya dan pemerintah akan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang itu. “DPR dan pemerintah akan membahas setelah merasa cukup mendapat masukan,” ujarnya.

Sementara, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut pihaknya membawa dua lampiran yang terkait dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). TAP MPRS yang melarang komunisme menjadi pijakan dalam RUU itu.

“Tap MPRS Nomor 25 tahun 1966 harus menjadi salah satu pinjakan pentingnya,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan keberadaan Tap MPRS Nomor 25 tahun 1966 berada pada bagian menimbang butir 2 dalam RUU BPIB. Selain itu rumusan Pancasila dalam RUU itu dikembalikan sesuai rumusan tanggal 18 Agustus 1946, yaitu dalam satu tarikan nafas dan satu kesatuan makna.

“Ini akan dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin membahasnya dan mengkritisinya,” ujarnya.

Di waktu yang bersamaan, hari ini berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa menolak RUU HIP di sekitar Gedung DPR RI. Aksi itu dilakukan setelah sebelumnya beredar kabar bahwa DPR RI akan melakukan rapat paripurna penetapan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Sejumlah kontroversi dalam RUU HIP adalah adanya pasal yang menafsirkan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.

You May Also Like

Ketua MUI: Artis Lebih Dihargai daripada Ustadz dan Ulama

WARTAMUSLIM.COM, JAKARTA – Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pusat Cholil Nafis secara…

Polisi Penembak Laskar FPI Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

WARTAMUSLIM.COM, JAKARTA – Seorang Polisi yang terlapor kasus dugaan unlawful killing atau…

Isbat Awal Ramadan Digelar Daring dan Luring 12 April 2021

WARTAMUSLIM.COM, JAKARTA – Sidang isbat (penetapan) awal Ramadan 1442 H akan digelar…