WARTAMUSLIM.COM – Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid mengkritisi sikap pemerintah yang ambigu, yaitu melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) termasuk membuka transportasi publik, tetapi tak memberikan relaksasi di masjid bagi umat Islam.

Hidayat menyoroti sikap Kementerian Agama terkait keputusan Raker Kemenag dengan Komisi VIII DPRRI soal relaksasi Masjid/tempat Ibadah. Dia mengingatkan bahwa dalam Rapat Kerja itu, Kemenag sudah menyepakati untuk mempertimbangkan kebijakan relaksasi pembatasan ibadah di tempat ibadah, khususnya di daerah yang tidak termasuk zona merah. Sementara bagi yang berada di zona merah, disepakati juga untuk tetap ketat dan sepenuhnya mengikuti aturan penanganan covid-19.

“Kalau Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan relaksasi terkait PSBB, bahkan ketentuan transportasi dan mudik, wajar bila umat Islam diberikan relaksasi. Bisa sholat, menghidupkan syiar di Masjid dengan kumandangkan Adzan, tadarrus, termasuk untuk sholat Idul Fitri,” kata Hidayat dalam rilis persnya Ahad (16/05/2020).

“Khususnya untuk umat yang berada di kawasan zona hijau. Sekalipun tetap melaksanakan ketentuan dasar penanganan Covid-19,” lanjutnya.

Hidayat menjelaskan bahwa relaksasi pembatasan tempat ibadah tetap akan menaati aturan penanganan Covid-19. Misalnya jumlah jama’ah yang tidak membludak, tetap ada physical distancing dan sebagainya.

Dia mengutip fatwa MUI yang dikeluarkan berkaitan dengan panduan ibadah pada saat Covid-19, yang menyebutkan bahwa umat Islam tidak boleh menyelenggarakan ibadah yang mengumpulkan orang banyak jika kondisi penyebaran Covid-19 di kawasan tersebut tidak terkendali. Namun, MUI bahkan mewajibkan sholat Jumat di kawasan yang kondisi penyebaran Covid-19nya terkendali.

“Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan kegiatan ibadah menurut fatwa MUI di tempat ibadah sangat bergantung pada kondisi suatu kawasan,” ujarnya.

Hidayat juga prihatin bahwa Fatwa MUI tidak dipahami dengan baik dan utuh, sehingga di banyak tempat yang bukan zona merah sekalipun, masjid ditutup, bahkan ada yang digembok. Jemaah juga mutlak dilarang sholat Jumat, sholat Tarawih.

“Sehingga menghadirkan kehebohan dan ketidak harmonisan ditingkat akar rumput umat,” sambungnya.

Menurut Hidayat, mempertimbangkan untuk relaksasi pembatasan tempat ibadah perlu dilakukan untuk menghadirkan keadilan dan ketenteraman umat. Sekaligus menghilangkan stigma seolah-olah Covid-19 ini adalah konspirasi kepada umat Islam khususnya.

“Karena membiarkan hal tersebut justru akan meresahkan dan menimbulkan stres yang bisa menggerus imunitas, sehingga justru membuat umat rentan terkena Covid-19,” kata Hidayat.

Sebagaimana yang disepakati dalam Raker Komisi VIII, kata dia, relaksasi pembatasan tempat ibadah di zona hijau tersebut bila diterapkan tidak hanya berlaku bagi rumah ibadah umat Islam. Tapi juga berlaku bagi rumah ibadah agama lainnya, sehingga ada keadilan dan ketenangan antar sesama umat beragama.

You May Also Like

Ketua MUI: Artis Lebih Dihargai daripada Ustadz dan Ulama

WARTAMUSLIM.COM, JAKARTA – Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pusat Cholil Nafis secara…

Polisi Penembak Laskar FPI Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

WARTAMUSLIM.COM, JAKARTA – Seorang Polisi yang terlapor kasus dugaan unlawful killing atau…

Isbat Awal Ramadan Digelar Daring dan Luring 12 April 2021

WARTAMUSLIM.COM, JAKARTA – Sidang isbat (penetapan) awal Ramadan 1442 H akan digelar…